Daftar Gaji UMP DKI Jakarta

Ketika lulus sekolah ataupun kuliah, selain mengawali usaha, mencari pekerjaan yakni salah satu opsi yang paling diminati. Karenanya, kabar besaran gaji ump di suatu daerah atau calon tempat pekerjaan yang dituju menjadi sasaran para pencari kerja. Kami akan mengupas tuntas mengenai berapa gaji ump di DKI Jakarta terupdate tahun 2021.

Gaji UMP DKI Jakarta 5 tahun terakhir

Tahun Gaji UMP
2021 3.725.000
2020 3.630.000
2019 3.400.000
2018 3.230.000
2017 3.200.000

Istilah Gaji UMP di DKI Jakarta

gaji ump itu apa? UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi, dimana arti UMP adalah upah minimum yang berlaku di semua wilayah provinsi.

Perbedaan Gaji UMR UMP UMK

Berawal dari keputusan menteri, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sementara itu, UMR Tingkat II diubah menjadi  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK yakni singkatan dari standar bayaran minimum yang berlaku di seluruh kawasan kabupaten atau kota.

Selanjutnya, siapa yang menjadi pengambil kebijakan penetapan bayaran? Sebetulnya, bagus UMK dan UMP masih sama-sama diputuskan oleh gubernur. Namun, untuk penetapan UMK, kepala daerah setempat yaitu bupati atau walikota punya kewenangan untuk mengusulkan jumlah upah minimum terhadap gubernur.

Sementara bagi kabupaten atau kota yang tak mengusulkan besaran UMK-nya maka akan mengikuti besaran UMP yang berlaku di provinsi untuk pemberian bayaran buruh dan karyawan di daerah tersebut.

Gaaji UMP Terbesar di Indonesia

DKI Jakarta diketahui mempunyai nominal UMP terbesar se-Indonesia ialah Rp 4.276.349.

Gaji UMP Terendah di Indonesia

Diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat memiliki UMP 2020 sebesar Rp 1.704.608. Dikala ini DIY belum memutuskan besaran UMP 2021.

Ump Itu Gaji Pokok atau Take Home Pay?

Prinsip perhitungan Take Home Pay (THP) ialah jumlah dari keseluruhan upah yang dibawa pulang oleh pekerja pada sebuah perusahaan. Rumus menghitung take home pay berangkat dari pengertian bayaran itu sendiri.

Sebelumnya perlu diketahui terutama dulu komponen upah. Menurut Aturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 seputar Pengupahan (“PP Pengupahan”) yang membatasi perihal upah minimum dan terdiri atas:

  1. Bayaran tanpa tunjangan;
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
  3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Mengacu pada wawasan di atas, benar-benar memungkinkan bila besaran bayaran, UMP, dan take home pay, yang diterima oleh pekerja/buruh berbeda-beda berdasarkan ketentuannya masing-masing. Pada dasarnya, bayaran tidak boleh lebih kecil daripada UMP yang diatur oleh pemerintah propinsi setempat. Bayaran juga diikat oleh struktur dan skala bayaran yang mesti dihasilkan oleh perusahaan. Sementara potongan pada take home pay betul-betul bergantung pada aturan yang sedang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Undang-Undang Pemerintah Tentang Gaji UMR

Istilah UMR (Upah Minimum Regional) sekarang diganti oleh Upah Minimum Provinsi atau UMP layak dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 seputar Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 {tentang|perihal|seputar Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”). Pasal I Kepmenakertrans 226/2000 menyuarakan:

“Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)’ diubah menjadi ‘Upah Minimum Propinsi’.

Istilah ‘Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)’ diubah menjadi ‘Upah Minimum Kabupaten/Kota’…”

Sementara itu, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 seputar Ketenagakerjaan, bayaran minimum ditetapkan tiap-tiap tahunnya sebagai jaring pengaman untuk menjadikan kehidupan yang cocok bagi seluruh lapisan masyarakat, terpenting angkatan kerja Indonesia, dengan pertimbangan dari Gubernur dan Bupati/Walikota, beserta Dewan Pengupahan Provinsi.


Kata Kunci : Gaji UMP DKI Jakarta 2016, Gaji UMP DKI Jakarta 2017, Gaji UMP DKI Jakarta 2018, Gaji UMP DKI Jakarta 2019, Gaji UMP DKI Jakarta 2020, Gaji UMP DKI Jakarta 2021