Daftar Gaji UMP DKI

Ketika lulus sekolah ataupun kuliah, selain mengawali usaha, mencari pekerjaan yakni salah satu pilihan yang paling diminati. Maka dari itu, isu besaran gaji ump di suatu tempat atau calon tempat pekerjaan yang dituju menjadi sasaran para pencari kerja. Kami akan mengupas tuntas mengenai berapa gaji ump di DKI terupdate tahun 2021.

Gaji UMP DKI 5 tahun terakhir

Tahun Gaji UMP
2021 3.725.000
2020 3.630.000
2019 3.400.000
2018 3.230.000
2017 3.200.000

Istilah Gaji UMP di DKI

gaji ump itu apa? UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi, dimana arti UMP adalah upah minimum yang berlaku di semua kawasan provinsi.

Perbedaan Gaji UMR UMP UMK

Bermula dari keputusan menteri, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sementara itu, UMR Tingkat II diubah menjadi  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK yaitu singkatan dari standar bayaran minimum yang berlaku di semua kawasan kabupaten atau kota.

Selanjutnya, siapa yang menjadi pengambil kebijakan penetapan upah? Hakekatnya, bagus UMK dan UMP masih sama-sama diputuskan oleh gubernur. Tapi, untuk penetapan UMK, kepala daerah setempat yaitu bupati atau walikota punya kewenangan untuk mengusulkan jumlah upah minimum terhadap gubernur.

Sementara bagi kabupaten atau kota yang tak mengusulkan besaran UMK-nya maka akan mengikuti besaran UMP yang berlaku di provinsi untuk pemberian upah buruh dan karyawan di daerah tersebut.

Gaaji UMP Terbesar di Indonesia

DKI Jakarta diketahui mempunyai nominal UMP terbesar se-Indonesia yakni Rp 4.276.349.

Gaji UMP Terendah di Indonesia

Diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat mempunyai UMP 2020 sebesar Rp 1.704.608. Dikala ini DIY belum memutuskan besaran UMP 2021.

Ump Itu Gaji Pokok atau Take Home Pay?

Prinsip perhitungan Take Home Pay (THP) yakni jumlah dari keseluruhan bayaran yang dibawa pulang oleh pekerja pada sebuah perusahaan. Rumus menghitung take home pay berangkat dari pengertian upah itu sendiri.

Sebelumnya perlu dikenal terutama dulu bagian bayaran. Menurut Undang-undang Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) yang mengatur perihal bayaran minimum dan terdiri atas:

  1. Bayaran tanpa tunjangan;
  2. Bayaran pokok dan tunjangan tetap; atau
  3. Bayaran pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Mengacu pada wawasan di atas, sungguh-sungguh memungkinkan sekiranya besaran bayaran, UMP, dan take home pay, yang diterima oleh pekerja/buruh berbeda-beda berdasarkan ketentuannya masing-masing. Pada dasarnya, upah tidak boleh lebih kecil daripada UMP yang diatur oleh pemerintah propinsi setempat. Bayaran juga diikat oleh struktur dan skala bayaran yang patut diciptakan oleh perusahaan. Sementara potongan pada take home pay amat bertumpu pada hukum yang sedang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Regulasi Pemerintah Perihal Gaji UMR

Istilah UMR (Upah Minimum Regional) kini diganti oleh Upah Minimum Provinsi atau UMP sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 perihal Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Tertib Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 {tentang|perihal|seputar Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”). Pasal I Kepmenakertrans 226/2000 mengungkapkan:

“Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)’ diubah menjadi ‘Upah Minimum Propinsi’.

Istilah ‘Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)’ diubah menjadi ‘Upah Minimum Kabupaten/Kota’…”

Sementara itu, menurut Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum diatur tiap-tiap tahunnya sebagai jaring pengaman untuk mewujudkan kehidupan yang pantas bagi seluruh lapisan masyarakat, terpenting angkatan kerja Indonesia, dengan pertimbangan dari Gubernur dan Bupati/Walikota, beserta Dewan Pengupahan Provinsi.


Kata Kunci : Gaji UMP DKI 2016, Gaji UMP DKI 2017, Gaji UMP DKI 2018, Gaji UMP DKI 2019, Gaji UMP DKI 2020, Gaji UMP DKI 2021